Dosen Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta, Saiful Anam, menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang meminta KPK menelusuri dugaan KKN di lingkaran keluarga Jokowi. Menurutnya, jika ada indikasi pelanggaran hukum, KPK harus bersikap tegas.
"Tidak hanya keluarga, tetapi juga orang-orang di sekelilingnya harus diperiksa. KPK perlu berani membongkar dugaan korupsi yang melibatkan lingkaran Jokowi," ujar Saiful Anam, Senin (23/2/2025).
Pernyataan ini muncul setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Menurut Anam, Hasto yang sebelumnya memiliki hubungan dekat dengan Jokowi diyakini memiliki banyak informasi terkait dugaan kasus yang menyeret nama mantan presiden tersebut.
Sementara itu, KPK menegaskan bahwa setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi harus melalui proses yang sesuai prosedur hukum. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa langsung melakukan pemeriksaan tanpa adanya laporan resmi yang disertai bukti pendukung.
"Setiap dugaan tindak pidana korupsi harus diawali dengan laporan resmi yang dilengkapi dengan dokumen pendukung. Kami akan melakukan verifikasi dan validasi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya," jelas Setyo dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (21/2/2025), sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
Sebelumnya, dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan keluarga Jokowi sudah pernah dilaporkan ke KPK pada 2022 dan 2024 oleh beberapa elemen masyarakat sipil, termasuk Nurani ’98 dan TPDI. Selain itu, dugaan gratifikasi berupa penggunaan jet pribadi oleh Kaesang Pangarep serta dugaan keterlibatan keluarga Jokowi dalam kasus lainnya juga sempat mencuat dalam berbagai laporan.
Dengan semakin banyaknya laporan yang masuk, publik kini menantikan bagaimana langkah KPK dalam menindaklanjuti kasus-kasus tersebut. Apakah lembaga antirasuah ini akan bertindak tegas atau justru kembali menghadapi tekanan politik?
0 komentar:
Posting Komentar